Informasi Publik Yang Dikecualikan

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
NO JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ALASAN PENGECUALIAAN JANGKA WAKTU
1 Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
2 Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
3 Dokumen Perjanjian Kerjasama Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan a. Sampai Masa Perjanjian Habis
b. Persetujuan Tertulis Para Pihak
4 Data Pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni Serta Mitra Kerja Sama 1 Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. a. Dibuka setelah Mendapat Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai b. Dibuka setelah yang bersangkutan menjadi Pejabat Publik
5 Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan UNTAN 1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Untan
2 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6 Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan UNTAN 1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah masa jabatan selesai
2 Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
7 Usulan nama Calon pejabat yang akan di lantik 1 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Setelah Yang bersangkutan dilantik
2 Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
8 Hasil Proses Penjatuhan hukuman Displin Pegawai 1 Pasal 17 huruf hangka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.
2 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3 Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
9 Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuain Ijazah Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah pengumuman kelulusan
10 Data Gaji dan Tunjangan Pegawai Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11 Soal Tes Ujian Masuk 1 Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah pengumuman kelulusan
2 Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik
12 Jawaban Tes Ujian Masuk 1 Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 20 (dua puluh) tahun
2 Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik
13 Nilai Tes Ujian Masuk Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14 Data Piutang kepada Pegawai/Dosen 1 Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai
15 Data Ijazah 1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
16 Hasil penilaian evaluasi kinerja 1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Untan
2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
17 Perencanaan Rotasi Pegawai Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Diberikan setelah rotasi dilakukan
18 Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah Mendapatkan Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19 Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan Masyarakat Terhadap kinerja dan Perilaku Individual Pejabat atau Staf 1 Pasal 17 Huruf a Dan Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1(satu) Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
2 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
20 Dokumen (Minutes Of Meeting) Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dibuka Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis para Pihak
21 Data Evaluasi diri Program Studi Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 (satu) Tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)
22 Konfigurasi data center,disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 20 (dua puluh) tahun
2 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3 Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
23 Skema Remunerasi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan Publik
24 Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal Pasal 17 huruf b dan huruf h angka h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.
25 Data Temuan/Hasil Audit Internal Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
26 Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
27 Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa 1 Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1 (satu) Tahun
2 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
28 Kertas Kerja Audit 1 Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 Huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja.
2 Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
29 Kertas Kerja Monitoring (Tidak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi) 1 Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
2 Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
30 Konfigurasi data center,disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 20 (dua puluh) tahun
2 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3 Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
31 Beasiswa Luar Negeri Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah pengumuman kelulusan
32 Nilai Mahasiswa 1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan
2 Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik
33 Kunci Jawaban 1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
2 Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik
34 Proposal Penelitian 1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah Mendapatkan Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3 Pasal 44 ayat (1) Undanmg-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
35 Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap Proposal Penelitian Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah hasil penelitian selesai (Diberikan berupa Ringkasan)
36 Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada proses Pengadaan Barang/Jasa 1 Pasal 17 hurug i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka pada saat proses pelelangan
2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
37 Dokumen Penawaran pada Prosese Pengadaan Barang/Jasa 1 Pasl 17 huruf i dan huruf j Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka pada saat proses pelelangan
2 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
38 Rekam Medis Pasien Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
39 Proses Perkawinan dan Perceraian Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dibuka setelah yang bersangkutan menikah atau bercerai
40 Proses Penyusunan Anggaran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Dibuka sampai terbitnya DIPA
41 RKA-KL Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.